PT.Inalum Berikan 1 Mlyar Dana CSR Kepada Dinas LHKP Batu Bara Disorot Aktivis Sumut

PT.Inalum Berikan 1 Mlyar Dana CSR Kepada Dinas LHKP Batu Bara Disorot Aktivis Sumut

BATU BARA – Agus Sitohang (Ketua KCBI Batu Bara) bersama Robert Simanjuntak.SH (LPPNRI) bersama Tim Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera utara akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Terkait jika ada dugaan penyalahgunaan prosudur terkait dana CSR dari PT.Inalum ke LHKP Sumut..

Agus Sitohang saat konfirmasi ke awak media di kantor KCBI mengatakan,bahwa sudah ada Perda mengatur terkait besaran Dana CSR.

Bacaan Lainnya

“Berapakah besaran Dana CSR disetiap (PT). Berapakah jumlah besarannya dalam. UU Nomor 40 tahun 2007 dan PP 47 tahun 2012 tidak mengatur tentang besaran Dana CSR, sehingga diperlukan Perda untuk menentukan besaran Dana CSR.”kata Agus (11/7/2021)

Lebih lanjut ia menjelaskan,tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). 
 
“TJSL adalah komitmen Perseroan Terbatas (“PT”) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”ujarnya
 
Kemudian kata dia,Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) mengatur bahwa setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 
“Namun, perlu digaris bawahi berdasarkan PP 47/2012, kewajiban melaksanakan TJSL hanya ditujukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (“SDA”) berdasarkan undang-undang.Yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usaha yang di bidang SDA adalah PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan PT yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan SDA adalah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.”ucapnya
 
Sehingga meskipun suatu PT tidak menjalankan usaha di bidang SDA, apabila kegiatan usaha yang dilakukan berakibat pada kerusakan lingkungan atau menurunnya fungsi kemampuan SDA, PT tersebut wajib melaksanakan TJSL.
 
Selain itu kata dia,Pembedaan kewajiban terhadap PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan SDA tersebut, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 disebabkan karena PT yang mengelola SDA berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda (hal. 96).
 
“MK juga berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial juga berlaku terhadap badan usaha lain seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) (hal. 96).”ujarnya
 
Besaran Dana TJSL Perusahaan Setiap Tahunnya Baik UU PT maupun PP 47/2012 selaku peraturan pelaksananya tidak mengatur spesifik besaran minimal dana yang wajib dialokasikan untuk TJSL.
 
Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 hanya mengatur bahwa TJSL merupakan kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 
Meski demikian, dalam praktiknya, beberapa daerah telah mengatur besaran minimal anggaran TJSL dalam Peraturan Daerah (“Perda”) (Kutipan).

Diskusi juga membahas terkait CSR PT.Inalum ke DinasLHKP Batu Bara sebesar Rp. 1.000.000.0000 (Satu Milyar Rupiah) akan Surati ke KPK jika ada dugaan penyalagunaan Prosedur. Ujar Robert Simanjuntak.SH.*(Herman)

The post PT.Inalum Berikan 1 Mlyar Dana CSR Kepada Dinas LHKP Batu Bara Disorot Aktivis Sumut appeared first on Dimensi | News.

Pos terkait