PPKM Darurat, Salat Idul Adha di Kota Madiun bukan ditiadakan, tapi …

LensaIndonesia.com

Kartumerahnews.com,: Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran dan Tempat Ibadah, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 pada masa PPKM Darurat Covid-19 di Kota Madiun.

Dalam surat edaran yang terbit tanggal 12 Juli 2021 tersebut, menjelaskan bahwa takbir keliling baik dengan arak-arakan, berjalan kaki, ataupun kendaraan ditiadakan. Begitupun juga mengenai Pelaksanaan Salat Idul Adha 1442 H di masjid atau musholla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditiadakan.

Bacaan Lainnya

Terkait himbauan tersebut, Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Madiun Drs. Ahmad Khotib, M.Si. memberikan penjelasan saat dijumpai Lensaindonesia.com, Kamis (15/7/2021) siang.

“Bukan ditiadakan, tetap dilaksanakan, hanya beberapa hal ada catatan,” ungkapnya.

Khotib menjelaskan, rangkaian ibadah Idul Adha tetap akan dilaksanakan, namun harus sesuai petunjuk teknis yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama melalui Instruksi Nomor 17 tahun 2021.

Pelaksanaan takbir hanya diselenggarakan secara audio visual, dan tidak diperkenankan mengundang jamaah. Mengenai Salat berjamaah Idul Adha, boleh dilaksanakan tetapi harus mengantongi rekomendasi ijin Pelaksanaan Salat jamaah dari Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

“Kementerian Agama menurunkan penyuluh-penyuluh ke lapangan untuk monitoring dan pengecekan berbekal check list (yang diterbitkan Kementerian Agama) bersama Kepala KUA. Kalau dari check list itu nanti memenuhi syarat untuk dilaksanakan, artinya tidak ada warga terdampak (Covid-19), masyarakat atau takmir masjid disitu bertanggung jawab, maka Kepala KUA memberikan rekomendasi, silahkan melaksanakan (Salat jamaah dengan protokol kesehatan ketat),” jelasnya.

Khotib juga menambahkan, apabila ada masyarakat atau takmir masjid yang menyelenggarakan Salat berjamaah Idul Adha, tetapi tidak mengantongi rekomendasi dari KUA, maka pihaknya tidak bisa memberikan sanksi apapun, hanya saja apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terkait hal tersebut maka harus diselesaikan secara mufakat.

“Diharapkan H-3 sudah teridentifikasi semua yang memenuhi kelayakan melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha,” kata Khotib.

Kendati demikian, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh umat muslim yang berniat melaksanakan Salat Idul Adha berjamaah. Jamaah bisa melaksanakan di tempat lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari KUA, atau menggunakan masjid atau musholla yang biasanya tidak difungsikan untuk pelaksanaan Salat hari raya, jadi pelaksanaan Salat Idul Adha tidak bertumpu pada satu titik masjid saja.

“Begini, misal satu RW terdampak, ingin melaksanakan (Salat Idul Adha berjamaah), bisa dialihkan ke RW sebelahnya, kalau RW sebelahnya tersebut mau menerima. Kalau tidak menerima berarti Salat masing-masing di rumah. Atau kalau tidak, untuk mengurangi kerumunan, masjid atau musholla yang biasanya tidak digunakan untuk Salat Ied, bisa digunakan untuk memecah kerumunan. Itu alternatifnya,” terang Khotib.

Sementara itu, sehubungan dengan penyembelihan hewan kurban, ia menerangkan bahwa untuk tahun ini penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijah dan hanya diberikan waktu untuk setiap harinya 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 – 12.00). Sedangkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban disarankan agar dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) agar lebih sesuai syariat dan higeinis.

Namun, jika penyembelihan kurban tidak dapat dilakukan di RPH, maka penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan oleh panitia kegiatan kurban dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau RPH tidak bisa menampung, Panitia boleh melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,” imbuhnya.

Sedangkan untuk jumlah Panitia kurban yang bertugas, ia menyampaikan agar setiap takmir membatasi jumlahnya antara 3 sampai 5 orang untuk satu jenis hewan kurban.

Selanjutnya untuk pendistribusian hewan kurban ke warga yang membutuhkan, dihimbau agar diserahkan secara langsung. Tidak diijinkan menggunakan tiket atau kupon seperti sebelum masa pandemi Covid-19 dimana akan menimbulkan antrian panjang yang mengakibatkan terjadinya kerumunan. @Limad

 

Pos terkait