Pengamat ekonomi: “Lonjakan utang Indonesia masih aman karena masih dibawah rasio pada UU 17 tahun 2003!”

LensaIndonesia.com

Kartumerahnews.com,: Pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (16/8) nyatanya jadi sorotan publik.

Presiden menyampaikan, bahwa defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 868,0 triliun.

Bacaan Lainnya

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal itu dilakukan agar tingkat utang dalam batas terkendali.

Hal tersebut dikomentari Teuku Riefky, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), di semester I-2021, utang pemerintah melonjak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Namun, kenaikan utang tersebut masih di batas aman.

Riefky mengutip beleid yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Keuangan Negara itu disebutkan, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60%.

“Jadi, kalau rasio utang masih di bawah ketentuan UU, maka bisa disebut utang pemerintah masih dalam posisi aman,” tandas Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (19/06/2021).

Dengan batasan tersebut, menurutnya, rasio utang Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya.

“Rasio utang Indonesia kenaikannya masih di bawah PDB. Namun, rasio utang negara lain, kenaikannya ada yang di atas PDB-nya. Seperti dialami negara-negara di kawasan Afrika dan Uni Eropa,” tandas Riefky.

Halnya Italia, salah satu negara di kawasan Uni Eropa yang rasio utangnya melonjak tinggi. Rasio utang negeri pizza ini di atas 140% terhadap PDB-nya. Bahkan, Prancis yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di antara negara pengguna mata uang euro lainnya, rasio utang negaranya pada tahun ini diproyeksi mencapai 117,8% dari PDB.

Setali tiga uang, Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia juga menyampaikan, rasio utang pemerintah saat ini masih tergolong sehat. Sebab persentase rasio utang pemerintah masih di bawah angka yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.

“Artinya, pemerintah tidak melanggar ketetapan undang-undang,” imbuhnya.

Kondisi itu berbeda dengan yang terjadi di negara maju di kawasan Asia lainnya. Contohnya Jepang. Negeri Sakura tersebut memiliki rasio utang tinggi, yakni di atas 100% terhadap PDB.

“Dengan kata lain, Pemerintah Jepang memiliki utang yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negaranya,” tuturnya.

Ia menambahkan, kenaikan jumlah dan rasio utang pemerintah di tahun ini juga bukan tanpa sebab.

Febrio N. Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan, realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43% dari pagu Rp 744,77 triliun.

“Pemerintah harus melakukan adjustment pada awal Juli 2021, khususnya saat menghadapi kebijakan PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah, terutama di Jawa dan Bali. Kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos),” papar Febrio[email protected]

 

Pos terkait