Mengurus Sertifikat Halal secara online, ini caranya

LensaIndonesia.com

Kartumerahnews.com,: Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyesuaikan seluruh sektor layanan publik dengan perkembangan zaman yang semakin modern, serta menyediakan akses data cepat berbasis digital.

Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama, yang menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Hal ini mengingat, dewasa ini, Sertifikat Halal menjadi salah satu kebutuhan utama bagi para pelaku usaha, baik usaha menengah maupun usaha atas. Sebuah produk dianggap memiliki nilai lebih, apabila mengantongi label tersebut.

Bacaan Lainnya

Penerapan SIHALAL diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan sertifikasi halal dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan lebih akuntabel. Sistem Informasi berbasis web ini pun dapat diakses kapan saja dan dimana saja, baik melalui laptop, personal computer (PC), handphone (HP), dan sebagainya.

“Aplikasi SIHALAL sudah pernah ‘booming’ tahun 2019. Tapi untuk kota Madiun baru tahun 2020 lalu,” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) SIHALAL Kementrian Agama (Kemenag) Kota Madiun, Datik Ardiya, S.E., Rabu (18/8/2021)

Datik Ardiya, S.E.

Kepada Lensaindonesia.com, Datik mengungkapkan, SIHALAL merupakan aplikasi yang diprakarsai oleh Kementerian Agama untuk memudahkan para pelaku usaha dalam kepengurusan Sertifikat Halal secara online. Untuk layanan registrasi online, dapat diakses melalui website http://halal.go.id.

“Jadi begini langkah awal mengurus sertifikat halal secara online. Kunjungi websitenya, buat akun, siapkan berkasnya kemudian dapatkan nomor pendaftaran,” papar perempuan yang juga bertugas di bidang Penyelenggara Zakat dan Waqaf di Kementrian Agama Kota Madiun.

“Selanjutnya masukkan nomor pendaftaran tersebut ke aplikasi Cerol (Sertifikasi Halal Online)-nya MUI,” tambahnya.

Kemudian, data pelaku usaha yang sudah dimasukkan ke dalam Cerol akan diverifikasi oleh petugas MUI. Apabila produk yang diverifikasi sesuai indikator standar Halal MUI, maka pelaku usaha akan segera mendapatkan sertifikat halal dalam bentuk digital, yang di dalamnya terdapat barcode untuk mengetahui status halal produknya. Bagi pendaftar yang kurang paham, maka Satgas SIHALAL akan melakukan pendampingan.

Untuk melakukan pendaftaran, pelaku usaha dikenakan biaya sekitar 200 ribu rupiah, sedangkan untuk verifikasi sebesar Rp.3,5 Juta.

Biaya yang relatif tinggi tarif untuk mendapatkan sertifikat halal ini, menjadi problema tersendiri bagi pelaku usaha, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Membuat sebagian besar enggan untuk mengurus sertifikasi tersebut.

“Sebenarnya, kami menginginkan pemerintah memberikan fasilitas kepengurusan sertifikat halal untuk IKM. Tapi Dinas terkait belum menindaklanjuti. Padahal jumlah IKM di Kota Madiun sangat banyak,” ucap Datik.

Meski demikian, Datik tetap berharap agar seluruh pemilik usaha untuk tidak ragu mengurus penerbitan sertifikat halal untuk menunjang usahanya.

“Untuk pemilik usaha ataupun IKM, saya minta jangan bingung terkait dokumen yang disyaratkan aplikasi SIHALAL. Karena sertifikat halal berguna untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan,” pungkasnya. @Limad

 

Pos terkait