Komnas HAM Usul Jokowi Tunjuk Orang Tangani KKB di Papua

  • Whatsapp

 


 

Bacaan Lainnya

Kartumerahnews.com–Jakarta–Komisioner Komnas Ham Amiruddin mengusulkan Presiden RI Joko Widodo Jokowi menunjuk satu orang untuk menyelesaikan persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata KKB di Papua.

Menurutnya, langkah itu harus diambil agar koordinasi dan komunikasi antar pihak lebih efektif.

“Bapak presiden harus menunjuk satu orang utusan presiden untuk
komunikasi dengan berbagai kelompok di Papua. Agar bisa dijadikan
sebagai titik tumpu untuk membicarakan langkah-langkah keluar dari
konflik bersenjata,” ujar Amiruddin kepada Awak Media, Rabu (28/4).

Amiruddin menjelaskan satu orang itu bisa siapa saja termasuk warga
dari Papua sendiri atau seorang pejabat. Nantinya, orang tersebut juga
harus menampung dan mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak terkait
penyelesaian KKB.

Pihaknya sendiri menilai sampai dengan saat ini, penyelesaian KKB masih tidak menentu dan penanganannya tidak memadai.

Amiruddin mengatakan, usulannya itu merujuk pada langkah yang pernah
dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala
menangani konflik di Aceh. Selain itu, SBY juga membentuk
lembaga-lembaga dialog, salah satunya dengan membentuk Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB).

“Persis seperti dulu, SBY menugaskan beberapa orang untuk berkomunikasi di Aceh. Itu yang saya maksud,” ucap dia.

Ia berharap dengan ditunjuknya utusan presiden maka penyelesaian kasus KKB bisa lebih manusiawi.

“Bisa melangkah lebih jauh dan mencari jalan keluar yang manusiawi.
Jangan sampai lagi ada korban jatuh. Baik masyarakat disana maupun
aparat keamanan. Sudah banyak korban jatuh,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan kegiatan
yang dilakukan KKB  di Papua belakangan ini telah mengarah kepada
tindakan terorisme.

Menurut dia, beberapa waktu belakangan, aksi-aksi yang dilakukan KKB
telah mengintimidasi masyarakat dan memunculkan rasa tidak aman.

“Ada situasi baru yang saat ini muncul di sana yaitu KKB mulai
membunuh guru, melakukan pembakaran sekolah, mengintimidasi masyarakat,
sehingga masyarakat menjadi keluar dari daerahnya, nah ini bisa kategori
kegiatan terorisme,” kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Rabu
(28/4).

“Kegiatan-kegiatannya sudah menjurus pada kegiatan terorisme, karena memunculkan rasa tidak aman,” ujar dia menambahkan.

Meskipun demikian, ia mengatakan, pemerintah saat ini belum
memutuskan untuk mengelompokkan KKB sebagai teroris. Hal itu, kata dia,
masih dalam kajian. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah
juga terus melakukan pendekatan dialog dengan berbagai kelompok untuk
mengatasi persoalan di Papua.

“Akan kita lanjutkan dialog ini, kita menginginkan penyelesaian yang
sangat tepat, penyelesaian yang pas, tidak mengorbankan banyak pihak,”
kata mantan Panglima TNI tersebut.

Sebelumnya, sejumlah aksi dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat
sipil di wilayah Beoga sejak awal April ini. Mulai dari penembakan
hingga pembakaran gedung sekolah.

Teranyar, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua,
Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha juga tewas dalam dalam baku
tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4)
kemarin.

Sumber :cnnindonesia

 

 

 

 

Pos terkait