DPR minta Hakim MK tolak permohonan uji materiil ganja sebagai obat

LensaIndonesia.com

Kartumerahnews.com,: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan uji materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap UU 1945. Agenda sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari yang mewakili pihak pembuat UU, meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh permohonan.

Bacaan Lainnya

“Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,” tegas Taufik dalam sidang yang disiarkan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/8/2021).

DPR menilai, tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi transnasional, yakni dilakukan menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih, hingga didukung organisasi luas.

Selain itu, dianggap menimbulkan banyak keburukan dan korban, utamanya pada generasi muda. Narkotika dipandang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

DPR juga menyebut bahwa pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon, seperti Pasal 6 Ayat (1) huruf H, dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, bukan persoalan terkait konstitusionalitas yang jadi ranah persidangan MK. Ketentuan dalam pasal tersebut lebih pada persoalan kemanusiaan, yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

“Ketentuan pasal a quo yang dipermasalahkan dengan peristiwa yang didalilkan pemohon, bukan persoalan konstitusionalitas yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Namun persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan,” terang Taufik.

Oleh sebab itu, DPR mengatakan data-data yang dipaparkan para Pemohon lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan revisi UU Narkotika yang kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021.

“Data-data yang diajukan pemohon dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk revisi UU Narkotika dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021,” terangnya.

Diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Tiga ibu-ibu yang didukung sejumlah lembaga sosial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (17/11/2020) lalu, melayangkan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali meninjau Undang-undang nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika.

Kuasa Hukum Pemohon Judicial Review, Ma’ruf Bajammal mengatakan, undang-undang Narkotika tersebut dinilai menghambat pelayanan kesehatan. Menurutnya, kandungan dari tanaman ganja dapat dijadikan sebagai obat untuk jenis penyakit yang bersinggungan dengan kontraksi otot dan sebagainya.

“Kami bersama-sama menempuh jalur konstitusional yang telah dijamin, untuk memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan, yang telah direnggut oleh hadirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009,” terangnya melalui zoom meet. @wendy

 

Pos terkait