Diduga Nyambi Proyek, Netralitas Oknum Panwas Kecamatan Tomoni di Ragukan.

  • Whatsapp

Diduga Nyambi Proyek, Netralitas Oknum Panwas Kecamatan Tomoni di Ragukan.

kartumerahnews.com-

Bacaan Lainnya

Sikap salah satu komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kec. Tomoni  diduga dan dinilai kurang memiliki integritas.

Hal ini dikarenakan adanya pekerjaan proyek penunjukan pengkrikilan dan proteksi sepanjang kurang lebih 200 m di desa Bangun Jaya, kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur, yang sumber dananya dari anggaran APBD.

Proyek tersebut dikerjakan oleh oknum ketua Komisioner Panwaslu atas nama AR. AR mengatakan bahwa pekerjaan itu didapatkan dari salah satu angota  mitranya di DPRD Luwu Timur inisial A S yang  juga Ketua partai.

Saat awak media ini hendak melakukan konfirmasi ke A S via telpon selular namun hpnya tidak aktif.

Kepala desa Bangun jaya Sunarsono membenarkan kalau pekerjaan pengkrikilan dan proteksi sepanjang kurang lebih 200 meter di desa Bangun Jaya itu dikerjakan oleh AR. “kata Sunarsono kepada awak media ini selasa (16/01/2018)

Sunarsono juga mengeluhkan kalau pekerjaan itu kurang bagus, masih banyak gelombang gelombang dan ada dibagian ujung belum ditimbun serta ada beberapa titik proteksinya sudah retak.

Ketika infolutim melakukan konfirmasi ke ppknya terkait pekerjaan tersebut, ia juga membenarkan kalau pekerjaan tersebut di kerjakan oleh AR.

Sedangkan  Menurut ketua umum  Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia  Indonesia  (LAK- HAM Indonesia), Arham MS mengatakan tugas utama panwas adalah melakukan pengawasan, maka para panwas harus memiliki strategi pengawasan yang mengkedepankan pencegahan agar jangan sampai terjadi pelanggaran Pemilu / Pilkada.

Pencegahaannya yakni bagaimana memetakan potensi-potensi yang rawan terjadi pelanggaran dalam pemilukada. (UU No. 2 tahun 2017)

Panwas adalah ujung tombak dalam hal melakukan pencegahan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran, panwas harus jeli melihat dinamika ditengah- tengah, harus pahami kultur, budaya adat istiadat.

Terkait nyambi proyek secara etika dan estetika menurut saya adalah kurang  dapat dibenarkan mengingat dalam urusan proyek tersebut  sangat berpotensi masuknya pengaruh dari mitra-mitra proyek atau sipemberi proyek.

Contoh sipemberi proyek adalah salah satu pendukung calon, maka hal itu dapat menimbulkan polemik atau issu dimasyarakat. Hal tersebut bisa diadukan ke Baswaslu mengingat panwas adalah lembaga permanen.

Yang namanya lembaga independen,  lembaga kepengawasan harus memiliki integritas pada pekerjaanya. Kalau nyambi proyek cukup rawan, panwas  tersebut  tidak bisa kita jamin apakah akan netral melakukan pengawasan terhadap pilkada. “ujar Arham.

“Kami meragukan integritas dan netralitas saudara A R selaku Panwaslu. Bahwa tindakan yang dilakukan saudara bukan dilakukan secara kelembagaan, namun sebagai pribadi disangsikan,”

Hal berbeda di utarakan ketua Panwas Kabupaten, Rahman Atja terkait masalah ini kita harus profesional dalam menilai, mungkin sebelum jadi Panwas AR sudah berprofesi kontraktor, ataukah sebelum panwas AR sudah berteman baik sama sipemberi proyek. Apakah harus seorang pengangguran yang akan menjadi Panwas…”kata Atja.

Tapi kami selaku Panwas Kabupaten tidak menutup mata terkait hal ini, kami akan evaluasi kinerja panwas kecamatan termasuk A R, integritas dan netralitasnya.

“Andi-kartumerah”

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.