DDS desa Karama di Soal,Berbuntu Hearing di DPRD,simak penjelasannya

DDS desa Karama di Soal,Berbuntu Hearing di DPRD,simak penjelasannya

 

Bacaan Lainnya



polman Radar Istana

-Pengelolaan Dana Desa(DDS) desa Karama Tahun Anggaran 2019- 2021 diduga tidak teransparan,sejumlah warga  yang diwakili BPD desa karama melaporkan ke DPRD kabupaten Polewali Mandar,akhirnya Jumat 06-08-2021 permasalahan tersebut di hearing  untuk dilakukan Rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Polman yang duhadiri Sekertaris Daerah Kabupaten Polman,Ir.Andi Bebas Manggasalai,Dinas PMD,Camat Balanipa,Nursyam Syam, dan Asisten 1 Pemkab Polman,Dr.Husnia Hasan Sulur.


Ketua BPD desa Karama,Games memjelaskan,hearing Rapat Dengar Pendapat(RDP)pada hari ini membahas sesuai tuntutan kami,yakni Pengelolaan dana Desa Tahun anggaran 2019 himgga 2021 di Desa Karama tidak teransparan,Dugaan ada rekayasa Dokumen pertanggngjawaban dana Desa Tahun penganggaran 2019 hingga 2021,disamping itu pula ada dugaan pemalsuan tandatangan  dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahun anggaran 2020 yang dilalukan  kepala Desa Karama Ahmad Madanrang.

“,walnya kami dimediasi oleh pak camat Tinambung,namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan,sehinga lanjut kami dimediasi Pihak Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa(DPMD) Kabupaten Polewali Mandar,bertempat disekertariat BPD desa Sidorejo kecamatan Wonulyo beberapa minggu.yang lalu”,ungkap Games.


Mediasi kami yang dilakukan pihak Dinas PMD yang diwakili Kepala Bidamg pemrintahan memghasilkan kesepakatan,antaara lain semua dokumen Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2020 akan diseraahkan kepada BPD(Basan Permusawaratan Desa),termasuk Perbaikan jalan rabat beton yang sudah rusak,namun hinga saat ini semua permintaan kami dalam mediasi tesebut baru  dokumen RKP yang diserahkan ke BPD”,terang Games.


Apa yang disepakati saat kami dimediasi Pihak DPMD lanjut Games,tidak di Indahkan Kepala Desa sehingga Kami meminta kepaada DPRD agar persoalan ini di hearing untuk dilalukan RDP(Rapat dengar pendapat),tadi kami  sudah laksanakan RDP dan kami sudah menyampaaikan apa yang menjadi tuntutan kami kepada Komisi I DPRD.


Wakil Ketua Komisi I DPRD Polmam Amir,mgumgkapkan,Rapat dengar pendapat antara BPD desa Karama dengan DPMD terkait adanya dugaan rekayasa Dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2020 hingga 2021 yang dilakukan Kepala Desa  Karama,Ahmad Madanrang”,Jelas Amir.


“,Dalam rapat dengar pendapat disepakati Persoalan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Tinambung untuk dimediasi,apabila sampai Tanggal 31/08/2021 tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan,maka kami akan kembali memanggil Pihak BPD,termasuk kepala Desa Karama,”Pungkas Amir.(Syukur) 

Pos terkait