Dampak pandemi dan PPKM, omset pedagang pasar di Blitar anjlok 30%

LensaIndonesia.com

Kartumerahnews.com,: Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdampak serius terhadap pedagang pasar tradisional di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Kegiatan jual beli di pasar tradisional menjadi terganggu dikarenakan pemerintah mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan di luar rumah. Kondisi ini membuat omset pedagang menjadi turun secara drastis.

Bacaan Lainnya

Salah satu pasar di Kabupate Blitar mendadak sepi akibar dampak pandemi COVID-19 adalah Pasar Desa Jati, Kecamatan Udanawu.

Hampir seluruh pedagang di pasar ini mengeluhkan turunnya omset penjualan selama pandemi COVID-19. Tak tanggung-tanggung, omset penjualan mereka anjlok hingga 30%. Hal itu diungkapkan Ridah, salah satu pedagang sembako di Pasar Desa Jati.

Ridah mengatakan, pengunjung pasar makin sepi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bahkan meski sejumlah stan tutup, omset penjualanya tidak naik juga, justru malah turun.

“Kami tidak berani bawa dagangan banyak selama pandemi ini, karena pasar juga tidak seramai sebelum adanya COVID­19. padahal banyak pedagang yang nggak jualan omset kita masih turun 30 persen, semoga pandemi segera selesai,” keluh wanita paruh baya ini.

Benar apa yang disampaikan, Ridah, berdasarkan pantauan Kartumerahnews.com pada Sabtu 7 Agustus 2021, sejumlah lapak pasar desa yang berada di ujung barat Kabupaten Blitar itu tidak beroperasi.

Beberapa pembeli juga mengaku bahwa harga beberapa kebutuhan pokok di Pasar Jati juga mengalami kenaikan beberapa hari terakhir.

“Harga sayuran dan kebutuhan pokok rata­rata naik 20 hingga 30 persen. Mungkin karena banyak pedagang yang tidak buka. Iya sekarang pasarnya sepi, tidak seperti dulu,” kata Utami, seorang pembeli.

Kondisi pasar yang lesu ini menjadi perhatian pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara (STIEKEN) Blitar, DR. Sandy Eka Suprajang SE.,MM.

Menurut, Sandy pemberlakuan PPKM darurat memiliki implikasi negatif terhadap ekonomi masyarakat kecil. Hal ini karena kebijakan PPKM tidak dipersiapkan secara komprehensip.

Kata dia, PPKM cenderung berkepentingan menurunkan angka kasus COVID-19 saja, tanpa memperhatikan jatuhnya perekonomian masyarakat kelas bawah.

“Seolah untuk mencari angka kasus COVID-19 menurun, tapi angka turunya pendapatan masyarakat kecil terbaikan,” kritiknya.

Sandy berharap, pemerintah mengevaluasi pemberlakuan PPKM Darurat ini dengan mengedepankan keberpihakan pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan PPKM darurat ini secara seksama supaya penerapan peraturan tidak memperparah kondisi para pedagang yang merupakan penggerak ekonomi,” tandasnya.

Menurut Sandy, keputusan sebagian para pedagang untuk tidak melakukan aktifitas bukan semata karena permasalahan distribusi bahan pokok, namun lebih karena menurunnya pengunjung pasar yang sepi.

“Turunnya pengunjung pasar secara siqnifikan, bagi beberapa pedagang pasar tidak sebanding dengan biaya operasional, jadi memutuskan untu tidak berjualan. Itulah kenapa pedagang di banyak pasar hanya ada pedagang sekitar 50% sampai 70% saja yang menjalankan aktifitasnya di pasar,” pungkasnya.@ADV/anam

 

Pos terkait